Suap?? Itu Sudah Biasa
Berbicara masalah suap memang tak ada habisnya. Dari suap kelas teri, kelas kakap, hingga kelas hiu (bahkan ada suap yang dilakukan oleh “hiunya hiu”). Dan rasanya kita sebagai masyarakat pun sudah biasa memberi uang pelicin untuk proses pembuatan KTP, SIM, SKCK, hingga sertifikasi tanah. Dan ironisnya, banyak oknum aparat pemerintahan yang tidak malu meminta uang lelah atas segala hal untuk memperlancar sebuah proses, pengurusan surat-surat penting, hingga pelolosan atas permohonan tertentu. Anda tahu sendiri lah..
Suap (bribe) pun sudah membudaya. PLN, sebuah instansi besar dibidang energi listrik, tak pernah lepas dari mafia ini. Tanggung jawab besar yang diberikan pemerintah kepada PLN dalam membangun jaringan transmisi (dalam hal ini adalah SUTET), membuat PLN harus berhadapan dengan instansi terkecil yang sarat suap. Tak jarang oknum aparat kelurahan dan kecamatan menyodorkan tarif tertentu dengan dalih “biaya administrasi” dengan jumlah yang sering tidak masuk akal. Apabila tidak dituruti, PLN siap-siap harus mereposisi tower-towernya, atau bahkan membelokkan jalur transmisinya.
Bila tanah sudah dibebaskan, PLN harus berhadapan dengan mafia-mafia suap di BPN dalam pengurusan pen_split_an tanah dan sertifikasi.
Dan kembali, lubang yang sama harus dimasuki oleh PLN dalam masa tender proyek pembangunan jaringan SUTT/TET.
Uang lagi-lagi menjadi aktor utama. Dan budak-budak uang pun kian menghalalkan segala cara untuk mencari “amplop putih”. Dan budaya malu dan moralitas kian terkikis oleh budaya suap. Ironis..
Kesimpulan: cukup jelas
Kesimpulan lain: kian malas berurusan dengan birokrasi sarat suap.
